CO, Jakarta - Koordinator Riset Imparsial Ardi Manto Adiputra mengkritik beberapa poin dalam Rancangan Undang-undang atau RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi harus segera disahkan dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada pengguna atau konsumen e-commerece yang merasa dirugikan akibat dari kebocoran data pribadi. Suara. Pertama, RUU PDP melarang setiap orang untuk memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dapat mengakibatkan kerugian Pemilik Data Pribadi. KOMPAS. Sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi masyarakatnya, sebagaimana ditegaskan pula dalam Undang-Undang. RUU ini diibaratkan sebagai imun yang berfungsi untuk menguatkan upaya perlindungan untuk melindungi data pribadi kita. Sejumlah kasus berkaitan dengan kebocoran data pribadi. Beberapa kritiknya adalah tak ada pasal tentang pengaturan komisi independen untuk pengawasan dan potensi legalisasi state surveillance atau pengintaian. Johnny mengatakan ada 12 aturan yang tertuang dalam RUU Perlindungan Data Pribadi. Ini adalah momen bagi kita untuk menelisik lebih dalam isu dan muatan RUU tersebut. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate optimistis, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) segera rampung pada 2020. Pemerintah, menurut Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, tengah memfinalisasi draft RUU Perlindungan Data Pribadi yang masuk ke dalam prolegnas 2019 di DPR. pentingnya RUU Perlindungan Data Pribadi untuk segera disahkan, karena banyak pasal penting yang dapat diterapkan bagi konsumen yang merasa dirugikan untuk menuntut pelaku dan menuntut pertanggungjawaban pemilik e-commerce itu sendiri, tentunya masyarakat akan mendapatkan kepastian hukum untuk menangani masalah kebocoran. Pertama sanksi administratif bagi pelanggaran. co. Pada tanggal 23 sampai 27 Febuari 2021, Litbang Kompas melakukan survey mengenai pentingnya pengesahan RUU perlindungan data pribadi. One of the substances of concern is the imbalance between the rights of the data owner and the. Pasal 65 BAB XIII tentang Larangan dalam Penggunaan Data Pribadi RUU PDP menjelaskan tiga larangan penggunaan pribadi, yakni: 1. Pengesahan itu diputuskan melalui Rapat Paripurna kelima Masa Persidangan I tahun sidang 2022-2023, Selasa (20/9/3022). Djafar, Wahyudi. Data pribadi menurut RUU PDP tersebut terdiri dari dua jenis. UU ini mengatur mengenai asas; jenis data pribadi; hak subjek data pribadi; pemrosesan data pribadi; kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi; transfer data pribadi; sanksi administratif; kelembagaan; kerja sama internasional; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa. Kini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”) tersendiri. (2) Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prinsip pelindungan Data Pribadi meliputi: a. Pembahasan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP masih buntu. Setelah tertunda beberapa kali, RUU PDP ditargetkan akan disahkan menjadi undang-undang dalam waktu dekat yakni masa sidang berikutnya. Merujuk Pasal 3 RUU PDP, data pribadi dibagi menjadi dua jenis. b. Setelah BPJS Kesehatan, kasus serupa kini menimpa Kementerian Kesehatan. Belum jelasnya Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi keamanan data pengguna di Indonesia tampak gelap gulita kepastian nasibnya. /Pexelz/luis gomes PIKIRAN RAKYAT - Disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi Undang-Undang oleh DPR RI seolah menjadi angin segar bagi masyarakat Indonesia di tengah gempuran aksi peretasan yang sedang marak dilakukan. id - Undang-Undang (UU) Perlindungan Data Pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. com - Komisi II DPR dan pemerintah sepakat untuk membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang. RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) mencuat lagi terkait isu dugaan peretasan (hacking) hingga pencurian data belakangan kian marak. UNDANG-UNDANG Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) merupakan konsekuensi hukum ratifikasi pemerintah Indonesia atas empat konvensi internasional, yaitu Universal Declaration on Human Rights; Article 12; International Covenant on Civil and Political. Padahal undang-undang ini jadi aturan hukum yang krusial untuk. Jurnal De Jure. Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan. Perkuat Ekosistem Syariah Berbasis Digital, Wapres Tekankan 4 Poin Penting about an hour ago. Urgensi RUU PDP dan Seputar Revisi UU ITE. Namun, pelindungan data pribadi di Indonesia masih bersifat sektoral dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. JAKARTA, KOMPAS. id - Diinisiasi sejak lama, Indonesia akhirnya punya UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), untuk tujuan besar melindungi data pribadi warga negara Indonesia. Larangan penggunaan data pribadi diatur detail dalam Pasal 65 dan Pasal 66 RUU PDP. Sumber : U-Report. CO, Jakarta - Sejumlah pakar dan pengamat menilai masih ada permasalahan dalam perumusan RUU Perlindungan Data Pribadi. IPC Johnny G Plate RUU Perlindungan Data Pribadi data kependudukan DATA PRIBADI elsam kementerian kominfo news aktual kebocoran data pribadi . Juru bicara Kementerian Kominfo Dedy. Baca juga: RUU PDP, Sebarkan Data Pribadi Orang Lain Bakal Didenda Rp 20 Miliar. Menurut Farhan, payung hukum ini membuat perusahaan, khususnya perusahaan digital, berlomba-lomba. JAKARTA, KOMPAS. Gedung Kompas Gramedia, Jalan Palmerah Selatan 26-28, DKI Jakarta, Indonesia, 10270. Selanjutnya mengenai konsep RUU Perlindungan Data Pribadi merupakan upaya pemerintahan untuk membangun landasan atau aturan yang khusus. Prosesor Data Pribadi adalah pihak yang melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi. Detail datanya seperti ini. Berdasarkan pasal tiga ayat 3 di RUU PDP, data pribadi bersifat umum dan spesifik. Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyebutkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dapat disahkan secepatnya menjadi Undang-Undang maksimal September 2022 mengikuti masa sidang DPR yang ada di periode Agustus-September 2022. Sehingga dengan adanya RUU Perlindungan Data Pribadi ini dapat mengakomodir beberapa asas-asas hukum nasional, mulai dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Kedua, data pribadi yang bersifat spesifik. Berikut isi pasal 4 dan 5 UU PDP tentang jenis dan subjek data pribadi: Pasal 4. Berikut sejumlah poin penting dalam UU PDP: 1. Data Pribadi Obyek pengaturan utama dalam RUU PDP adalah “Data Pribadi”. OPINI, EDUNEWS. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi meliputi: Jenis Data Pribadi; Hak Pemilik Data; Pemrosesan Data Pribadi; Pengecualian Terhadap. Meski RUU ini sudah dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional tahun 2020, 2021, dan 2022, pembahasannya masih belum selesai. UU Perlindungan Data Pribadi Disahkan, Ini Poinnya. JAKARTA, KOMPAS. Diyakini beleid itu dibuat untuk melindungi data pribadi. ID-Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) saat ini berada di ujung tanduk dan menjadi penting untuk segera disahkan. Pernyataan Alfons menanggapi disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP menjadi Undang-undang. Tim Panja Pemerintah terus berupaya menyusun formulasi yang tepat dan akurat terhadap substansi pasal-pasal penting dalam RUU PDP termasuk mengenai. Kharis menjelaskan, pihaknya telah menyelesaikan pembahasan 371 daftar inventarisasi masalah (DIM) draf RUU PDP. Komisi I DPR RI bersama pemerintah pada Rabu (7/9/2022) sepakat membawa RUU PDP ke pembahasan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI, untuk kemudian disahkan. (20/12) Hingga. (Anggi Anggraeni Kusumoningtyas & Puspitasari) manusia yang kuat (khususnya mengingat belum disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia), praktik pemantauan “proaktif” lalu lintas data internet semacam ini berpotensi menimbulkan praktik pengawasan siber. KOMPAS. pelindungan data pribadi beserta draf RUU PDP. (Shutterstock) JAKARTA, KOMPAS. TEMPO. 1 (2016) Negara Republik Indonesia. Selain itu, tingkat literasi digital masyarakat pun masih beragam. RUU Perlindungan Data Pribadi Disahkan, Johnny Plate: Penanda Era Baru Tata Kelola Data Pribadi. com, JAKARTA – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menilai urgensi pembentukan lembaga independen atau otoritas pengawas independen (OPI) dalam perlindungan data di Tanah Air. “Jadi, Pemrosesan Data Pribadi itu ada beberapa aturannya pertama terkait dengan persetujuan, perjanjian kontrak antara Pemilik Data Pribadi dan Pegumpul Data Pribadi,” jelasnya. PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK Ahmad Budiman Abstrak. Pengesahan RUU PDP menjadi UU disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan I Tahun. Dalam RUU PDP terkini, Data Pribadi adalah data tentang seseorang, baik yang teridentiflkasi atau dapat diidentiflkasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan/atau. Dengan menimbang hal-hal berkenaan urgensi perlindungan data pribadi, sudah sepatutnya hambatan dalam pengesahan RUU PDP seperti yang dikemukakan di awal segera dicarikan jalan keluar oleh para pihak terkait. Pemerintah dan DPR masih membahas Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). Selain itu, RUU PDP juga mengatur keseimbangan hak dan kewajiban antara pemilik data dan pengendali data. Hal ini dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Aprijadi Pangerapan. Hal tersebut diutarakan oleh anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar, Bobby Rizaldy. RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dibahas sejak 2012. Perbedaan komponen antara RUU PDP dengan GDPR (03/11). Pengumuman itu memuat data pribadi yang. Pasalnya, RUU memiliki urgensi penjaminan. Komisi I DPR RI bersama pemerintah pada Rabu (7/9/2022) sepakat membawa RUU PDP ke pembahasan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI, untuk kemudian disahkan menjadi undang-undang (UU). Jika RUU perlindungan data pribadi disahkan, maka korban bisa menggugat pelaku dengan jalur litigasi. Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang sebelumnya ditargetkan rampung setelah lebaran atau sekitar bulan Mei 2021. TEMPO. id - Isi Pasal 1 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) memuat 11 poin di antaranya pengertian data pribadi, pelindungan data pribadi, informasi, pengendali data pribadi, prosesor data pribadi, subjek data pribadi, setiap orang, hingga pemerintah pusat berdasarkan peraturan tersebut. Semuel menjelaskan, RUU PDP mengakui hak pemilik data pribadi sebagai hak asasi. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate optimistis, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) segera rampung pada 2020. Maka dibutuhkan regulasi, legislasi, perangkat teknologi, dan kualitas (kompetensi, keahlian, dan pengetahuan) SDM (sumber daya manusia) guna menjamin dan melindung data pribadi-digital warga-negara di ruang siber. Pandangan-pandangan yang berbeda antara Kemenkominfo dan anggota. Dalam proses perancangan dan pembahasannya, UU PDP terbilang panjang dan penuh. – Data biometrik. Djafar, Wahyudi. Mulai dari kasus kebocoran data. Baca: Hari Ini, RUU Perlindungan Data Pribadi Disahkan DPR RI. Jakarta, CNBC Indonesia - Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) akhirnya disahkan. Oleh:. com - Pembahasan Rencana Undang-Undang (RUU) Pelindungan Data Pribadi (PDP) masih berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Pratama Persadha menduga DPR belum menyetujui pengesahan RUU PDP menjadi undang-undang karena masih berada di Komisi PDP. Jakarta, Ditjen Aptika – Isu terkait RUU Perlindungan Data Pribadi masih muncul dalam pemberitaan 24 jam terakhir. Hal ini mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). RUU PDP yang telah melewati uji publik sebenarnya diharapkan mampu menjadi instrumen kebijakan menyeluruh meningkatkan perlindungan data pribadi. Presiden Jokowi kala itu menugaskan Menkominfo, Mendagri, dan Menteri Hukum. Dia mengatakan RUU Pelindungan Data Pribadi merupakan pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi. Apa saja? detikcom mendapat salinan draf RUU PDP yang. Jakarta, Ditjen Aptika – Platform digital harus mematuhi prinsip dan syarat sah pemrosesan data pribadi yang tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). ID , Bandung – Data pribadi adalah sebuah hal yang konfidensial, dimana tidak sembarang orang. Pengesahan itu dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Selasa, 20 September 2022. com - Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mendesak untuk disahkan untuk menciptakan kerangka peraturan yang komprehensif tentang perlindungan data pribadi. Adapun mengenai perlakuan data milik anak di bawah usia 17 tahun, seperti dikatakan Semuel, data akan masuk klasifikasi data spesifik atau sensitif. Menurutnya, data warga negara yang bersifat tetap atau agregat bahkan bisa diakses oleh perusahaan-perusahaan asing. ID, JAKARTA -- Komisi I DPR sepakat akan menggelar rapat konsinyering membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) pekan depan. Demikian ulasan lengkap mengenai daftar poin penting UU Perlindungan Data Pribadi yang baru saja disahkan. RUU Perlindungan Data Pribadi ada dalam daftar Usulan tersebut berasal dari komisi, fraksi, anggota DPR RI, dan masyarakat sebanyak 42 RUU, pemerintah sebanyak 13 RUU, dan DPD RI sebanyak 6 RUU. ID, JAKARTA -- Komisi I DPR dan pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi undang-undang (UU). Pengesahan itu berlangsung dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Puan Maharani. Ikuti kami di: Foto Tinggal tanda tangan Presiden. Jenis-jenis Data Pribadi Menurut UU PDP, Ini Rinciannya. terlindunginya dan terjaminnya hak dasar warga negara terkait dengan privasi atas data pribadi; 2. internet ekonomi digital Secara lengkap, dalam Naskah Akademik yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI disebutkan bahwa RUU Perlindungan Data Pribadi diusulkan dalam legislasi nasional untuk mewujudkan kondisi: 1. Rinciannya yakni: Pasal 65. Pembahasan seluruh daftar inventarisasi masalah, termasuk soal otoritas perlindungan data, sudah selesai dibahas dan tinggal tahap finalisasi sebelum. id, sebelumnya telah terdapat RUU PDP (Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi). Ketukan palu sidang yang dilakukan Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Paulus akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU. Perlunya Institusi Mengatur Pelindungan Data Pribadi . Hal itu dikhawatirkan menjadi titik lemah implementasi beleid tersebut nantinya. RUU PDP diyakini dibuat untuk melindungi data pribadi masyarakat Indonesia. Pandangan-pandangan yang berbeda antara Kemenkominfo dan anggota DPR seputar RUU PDP mengatur hal-hal seperti jenis data pribadi, subyek data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi, pemrosesan data, dan transfer data. Putusan itu muncul dari hasil rapat paripurna DPR RI ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021, Selasa. RUU PDP sebenarnya sudah dibahas periode Pemerintah sebelumnya pada 2014-2019 dan pada saat sekarang ini sebetulnya merupakan masa di mana harus. “Benar, Permen soal perlindungan data pribadi sudah. Data 1,3 miliar nomor seluler dan nomor induk kependudukan kembali diperjualbelikan oleh pembobol data. com, JAKARTA - Rancangan Undang-Undang Data Pribadi (RUU PDP) mengatur batasan usia untuk memiliki akun media sosial minimal 17 tahun. Menurut Kharis, pembahasan RUU PDP sudah memasuki. Kemkominfo. No. UU ini sangat penting bagi kita, di saat ekonomi digital Indonesia tumbuh eksponensial. “Mengingat urgensi keberadaan RUU PDP, kami membutuhkan dukungan masyarakat agar RUU yang tengah dibahas ini dapat selesai dan diundangkan sesuai dengan sasaran. Disebutkan, RUU PDP yang dibahas pemerintah bersama DPR bakal dibuat setara dengan UU tentang perlindungan data pribadi negara-negara lain. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) tersebut memuat poin poin yang dapat melindungi hak privasi dan data pribadi masyarakat. RUU Perlindungan Data Pribadi Perlu Atur Sanksi Bagi Pengumpul Data jika Bocor UNPAR. 5. Johnny menuturkan, hadirnya UU PDP diharapkan mampu memberi kemajuan di berbagai bidang. Pmerintah dan DPR menyetujui naskah RUU Pelindungan Data Pribadi untuk dibawa ke tingkat II pada 7 September. Dihubungi terpisah, anggota Panja DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Irine Yusiana Roba Putri, menuturkan, fraksinya ingin memenuhi harapan publik yang. Tok, tok, tok. Pasal 26 Ayat (1) UU ITE, (1) Kecuali Ditentukan Lain Oleh Peraturan Perundang Undangan Setiap Informasi Melalui Media Elektronik Yang Menyangkit Data Pribadi Seseorang Harus Dilakukan Atas Persetujuan Orang Yang Bersangkutan, 2016. Ardi memerinci RUU PDP mencakup atau mengatur sedikitnya terkait 12 hal penting, yakni jenis data pribadi, hak pemilik data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data. Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) mendesak, salah satunya untuk mencegah terjadinya kebocoran data berulang. Diketahui, RUU itu terdiri atas 16 bab dan 76 pasal. Jakarta, Ditjen Aptika – Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) tinggal selangkah lagi disahkan menjadi Undang-Undang. Pemerintah bersama DPR RI tengah berupaya menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Perlindungan Data Pribadi (PDP). Apa itu RUU Perlindungan Data Pribadi dan mengapa penting bagi masyarakat Indonesia? Baca Naskah Akademik yang disusun oleh BPHN untuk mengetahui latar belakang, tujuan, dan pokok-pokok isi dari rancangan undang-undang ini. Kabar pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) tidak akan dilanjutkan di Masa Persidangan IV Tahun Persidangan 2021-2022 disampaikan anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Nasdem, Muhammad Farhan. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) memiliki peranan amat penting, terutama dalam memproteksi data-data strategis publik. UU Perlindungan Data Pribadi disahkan pada 17 Oktober lalu. Data Pribadi terdiri atas: a. Plate, menyatakan disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi menandai era. Hari Privasi Data Internasional: Kebijakan Perlindungan Komprehensif Diperlukan. Jakarta, CNBC Indonesia - Rancangan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) segera disahkan. Sebab itu, RUU Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) mendesak untuk dapat disahkan menjadi undang-undang. Melindungi Informasi Pribadi Atau Data Diri Dari Ancaman Bahaya di Internet. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi alias UU PDP telah diinisiasi oleh DPR RI sejak tahun 2016. com - Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) akhirnya menemui titik ujungnya. com - Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akhirnya mulai menunjukan titik terang. Kantor Redaksi . Baca juga: Jokowi: Saya Perintahkan Menkominfo. 5. Pembahasan RUU PDP merupakan bukti bahwa DPR RI melihat masih terdapat ruang kosong yang perlu diisi terkait regulasi perlindungan data pribadi. Belum lama ini, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) antara DPR dan Pemerintah sempat menemui jalan buntu. Menurut Semuel, saat ini pengaturan tentang perlindungan data pribadi masih terpisah-pisah dan tercecer setidaknya di 32 undang-undang, serta bersifat sektoral. Pengetahuan tentang RUU Pelindungan Data Pribadi . JawaPos.